ADS

Ipong Siap Digugat, Apa Sebabnya?


HR News--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengaku siap menghadapi gugatan, atas penggusuran Pasar Eks Stasiun yang diwarnai kericuhan antara pedagang dan petugas Satpol-PP, Senin (21/1).

Pemkab mengeklaim, dalam penggusuran paksa 27 lapak di 2 bangunan di kawasan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Madiun tersebut, Pemkab sudah sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, bangunan yang digusur merupakan bangunan yang sejak awal tidak mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang bangunan dan gedung.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni saat menggelar jumpa pers di Pringgitan. Orang nomor satu di Ponorogo itu mengeklaim, siap menghadapi apa pun upaya hukum yang ditempuh oleh pengelola pasar Eks Stasiun Maskur, dan PT KAI selaku pemilik lahan atas kebijakan yang dilakukan pihaknya tersebut.”Siap bila harus digugat, kita ini kan menegakkan aturan. Apalagi mekanisme sebelum penggusuran, seperti pemberitahuan dan sosialisasi sudah kita lakukan tapi mereka tetap menolak. Apa salah bila Pemerintah menegakkan aturan?,”tegasnya.

Ipong mengungkapkan, dari 404 pedagang Eks Stasiun saat ini sudah 367 pedagang yang direlokasi di kawasan Los 4 Pasar Relokasi yang telah disediakan Pemkab. Sementara 37 lainnya masih bertahan di Pasar Eks Stasiun. Bahkan 5 diantaranya menjadi penyewa lapak yang dirobohkan dengan uang sewa mencapai Rp 250 juta. Ironisnya pedagang tersisa ini menjadi tameng pengelola pasar untuk menggalkan upaya penggusuran oleh Pemkab.”Jadi dari laporan terakhir tinggal 37 orang yang bertahan, 5 diantaranya ini merupakan penyewa lapak milik Maskur itu dengan harga sewa sampai Rp 250 juta, saat ini mereka meminta pertanggung jawaban ke Maskur soal ganti rugi uang sewa itu. Ini murni bisnis antara Maskur dengan PT KAI. Jadi 37 pedagang ini cuman dijadikan tameng saja oleh Maskur. Soalnya 27 lapak yang kita gusur ini tidak ada kaitanya dengan pedagang itu. Ada juga tidak menguntungkan, tidak ada pun tidak merugikan wong bangunan itu mau disewakan lagi ke orang lain sama Maskur bukan ke 37 pedagang ini,”ungkapanya.

Lebih jauh Ipong menjelaskan, di lahan relokasi yang baru Pedagang Eks Stasiun ini tidak dipungut biaya dalam menyewa lapak. Besaran lapak yang diberikan, sama persis dengan lapak yang mereka dapatkan di Eks Stasiun. ” Jadi di pasar relokasi nanti gratis untuk sewa lapaknya. Hanya retribusi per hari 4000 rupiah. Lapaknya sama dengan yang lama,” pungkasnya.
***



Sumber Link: Jendela Kabar
Reporter: Rochman

No comments

Dilarang Komentar SARA, Melecehkan, merendahkan pihak lain...