BREAKING NEWS

Tuesday, July 19, 2016

HR News - Ada Kekerasan MOS, Wali Murid Bisa Lapor Ke Dinas Pendidikan Ponorogo



KOTA – Masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) yang dilaksanakan mulai kemarin (17/7) hingga dua hari serius diplototi. Pasalnya, pelaksanaan MPLS sebagai pengganti masa orientasi siswa (MOS) tersebut wajib steril dari segala unsur kekerasan. Namun, pelaksanaan MPLS kali pertama tersebut diprediksi bakal tidak mudah. Lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor penyebab. ‘’Jumlah petugas (pengawas, Red) memang terbatas. Kami akan memaksimalkan pengawasan dengan berbagai cara,’’ kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo Tutut Erliena, kemarin (17/7).

Dia mengaku tidak ada aturan pengawas harus datang ke sekolah. Namun, petugasnya berinisiatif tetap bakal terjun langsung hari ini. Permasalahan tak cukup sampai di situ. Tutut menyebut pengawasnya hanya berjumlah 30 orang. Tentu masih jauh dari cukup. Sebab, jumlah sekolah mencapai ratusan. Apalagi pelaksanaan MPLS serentak hari ini. Mulai SD hingga tingkat menengah atas. Kendati terbatas, bukan berarti pengawasan tak maksimal. Berbagai cara bakal dilakukan. ‘’Wali murid yang mendapati pelanggaran saat MPLS diharap untuk segera melapor,’’ tegasnya.

Pelaksanaan MPLS wajib mengikuti aturan main. Di antaranya, Permen Nomor 18/2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah, Permen 23/2016 tentang penumbuhan budi pekerti. Juga, Permen 82/2016 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan Permen 64.2016 tentang kawasan tidak merokok di satuan pendidikan. Tutut menambahkan, tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak melaksanakan MPLS sesuai aturan main. Aturan, kata Tutut, sudah disosialisasikan. ‘’Masyarakat juga wajib tahu aturannya. Jadi bisa ikut mengawasi,’’ ujarnya.

Tutut menambahkan, dari sejumlah aturan main itu jelas disebut pelaksanaan MPLS tidak diperbolehkan mengandung segala jenis kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun mental. Pelaksanaan harus dilakukan tenaga pendidik, bukan oleh kakak kelas. Namun, mereka diperbolehkan membantu kepanitiaan. Kendati kemungkinan kekerasan kecil, Tutut mengaku ogah berdiam diri. ‘’Akan kami pantau. Kami harap masyarakat turut aktif,’’ terangnya.

Kekhawatiran Tutut bukan hanya jika sekolah melakukan kekerasan. Sebaliknya, dia khawatir jika sekolah tidak melaksanakan MPLS. Sebab, bisa jadi MPLS dianggap tidak penting alias hanya formalitas. Tutut menyebut ada sanksi bagi sekolah yang melanggar. Pihaknya juga bakal melakukan pembinaan. ‘’Prinsipnya MPLS wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan. Kami tidak segan memanggil pihak sekolah kalau kedapatan melanggar,’’ katanya.

Hari Ini Pegawai Boleh Terlambat Sebentar

PNS di lingkungan Pemkab Ponorogo dapat sedikit lega menyambut Hari Pertama Sekolah (HPS). Pemkab memberikan toleransi keterlambatan kepada abdi negara yang mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama, hari ini. Mereka pun dibolehkan terlambat mengikuti apel. ‘’Selama untuk kepentingan baik, kami rasa tidak masalah memberikan kompensasi itu,’’ kata Sekda Ponorogo Agus Pramono.

Agus Pram menyebut hari pertama sekolah diharap menjadi jembatan bagi orang tua dengan pihak guru dan sekolah. Ini penting agar orang tua juga mengenal baik orang-orang di lingkungan sekolah anaknya. Harapannya, tumbuh rasa nyaman dan tenang menyerahkan anaknya. Selain itu, orang tua diharap lebih peduli dengan pendidikan. Agus menyebut, terlambat sesaat dalam satu hari tidak akan banyak berdampak pada pekerjaan. ‘’Terlambatnya kan paling juga tidak lama. Tidak dalam hitungan jam. Saya rasa tidak masalah,’’ terangnya.

Dia menambahkan, mengantarkan anak di HPS memang tengah digemborkan pemerintah pusat. Namun, keputusan berada di tangan daerah masing-masing. Agus tunjuk bukti pemerintah DKI Jakarta yang melarang HPS. Beberapa daerah lain memperbolehkan. Nah, dia menyebut karakter setiap daerah berbeda. Ponorogo berbeda dengan DKI Jakarta. Agus mencontohkan dari segi kepadatan. Jakarta dikenal daerah macet sehingga keterlambatan PNS dikhawatirkan bakal lama. Kondisi tersebut berbeda dengan di Ponorogo. ‘’Kami tidak sampai seperti itu. Saya rasa dampaknya tidak signifikan,’’ jelasnya.

Kendati begitu, Agus menegaskan PNS wajib meminta izin kepada kepala SKPD masing-masing. Pun, pihaknya mengimbau PNS mengurungkan niat jika pimpinan tidak mengizinkan. Agus berharap PNS tetap mengikuti apel kendati datang terlambat lantaran HPS. Pihaknya bakal mulai menertibkan kedisiplinan PNS. Mulai apel hingga jam kerja. Sidak bakal dilaksanakan. Bukan hanya pagi, tapi juga siang. Harapannya agar pekerjaan maksimal. ‘’Sesuai instruksi bupati, staf harus siap menyongsong program kerja,’’ katanya. (agi/irw)

Sumber : Radar Madiun

Post a Comment

Dilarang Komentar SARA, Melecehkan, merendahkan pihak lain...

 
Copyright © 2017 HR Group Ponorogo

Powered by HRGroup